BENTUK-BENTUK KEBIJAKAN EKONOMI

Kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalui anggaran belanja Negara atau APBN.

Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.

Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Konsep-konsep Dasar

•Kebijakan Fiskal: perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak

pemerintahan pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan tenaga

kerja-penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.

•Kebijakan Fiskal Ekspansioner: peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam

perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk

domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

•Kebijakan Fiskal Kontraksioner: pengurangan belanja pemerintah dan/atau

peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam

perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

Menurut pandangan Keynes,kebijakan fiskal(fiscal policy) adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran.Prosesnya adalah:

A.pengurangan pajak penghasilan akan menambahkan daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran keseluruhan .

b.meningkatan pengeluaran keseluruhan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi.

Selanjutnya dalam masa  inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment,langkah sebaiknya harus dilakukan yaitu; pajak di naikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi.

Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan secara keseluruhan dan serta mengurangi tekanan inflasi.

Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat digolongkan sebagai berikut:

1.Pajak langsung :yaitu pajak/jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari eajib pajak,misal ;PPh.

2.Pajak tak langsung: yaitu pajak yang beban pemungutannya dapat dipindah tangan kan kepada pihak lain,misal;PPn,dan PPn BM paja impor dsb.

Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran.Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran:

1.      pajak

2.      mencetak uang baru

3.      pinjaman masyarakat dalam negeri

4.      pinjaman masyarakat luar negeri

2.KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan yamg diambil ,oleh bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi 2,yaitu:

a.       kebijakan moneter ekspansif/ monetary expansive policy.Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar .

b.      kebijakan moneter kontraktif/ monetery expancive policy.Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar .Disebut juga dengan kebijakan uang ketat(tight money police)

1.Jumlah Uang Yang Beredar

Dalam indikato ini,hanya JUB yang tidak dapat dimonitor dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.Laju Inflasi Yang Cukup Rendah Terkendali

Dalam indikator ini relative dapat dilihat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

dengan inflasi yang tinggi tersebut, tingkat bunga riil (bunga nominal-inflasi) akan menurun,

sehingga mengurangi keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaannya

dalam produk-produk perbankan.Dampak selanjutnya adalah, bunga riil yang menurun bila dibandingkantingkat bunga riil di luar negeri akan memicu larinya dana masyarakat ke luar

negeri, karena dirasakan masyarakat lebih menguntungkan menyimpandananya di luar negeri.

3.Suku Bunga Pada Tingkat Yang Wajar.

Dalam indikator ini relative dapat dilihat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

4.Nilai Tukar Rupiah Yang Realistis

Dalam indikator ini relative dapat dilihat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Nilai tukar yang stabil tentu akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua

pelau usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha dan masyarakat. Nilai

tukar rupiah yang rendah saat ini dapat dijadikan saat yang baik dunia usaha

yang beorientasi ekspor, dan ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit

dari dunia usaha untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya.

Dengan kejadian ini tentu akan menguntungkan dunia perbankan.

5.Ekspektasi/harapan Masyarakat terhadap moneter

Dalam indikator ini relative dapat dilihat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

MASALAH DAN KESULITAN PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER DI NEGARA BERKEMBANG

Pemerintah (dalam hal ini Bank Sentral) harus menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi pengeluaran swasta dan masyarakat ke arah yang dinginkan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan.

Tugas dari kebijakan moneter:

1.menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan lancar.

*cara yang ditempuh dengan menarik uang tersebut ke dalam sistem perbankan,misalnya,dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada nasabah deposito berjangka.

Kebijakan moneter dalam pembangunan :

Pembahasan dalam kebijakan moneter dalam pembangunan dapat di golongkan atas dasar 4 kelompok besar:

1.      pertumbuhan ekonomi

2.      inflasi

3.      pengangguran

4.      neraca pembayaran

3.KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN

Merupakankebijakan pendapatan (incomes policy) ,yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja.