“PENYIMPANGAN POLITIK”

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembahasan tentang politik.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga atas dukungannya,dan ucapan terima kasih kepada bu Sumini atas bimbingannya,sehingga makalah kami ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

                                                                                                    Surabaya,21 Mei 2012

                                                                                                      penyusun

BAB I:PENDAHULUAN

Latar Belakang

Munculnya banyak masalah politik di Indonesia ,seperti korupsi,kolusi dan nepotisme memberikan tantangan yang lebih berat untuk mewujudkan negara yang sejahterah.Akibat dari banyak tudingan kepada pemerintah tentang penyimpangan politik menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Tudingan-tudingan yang terutama berasal dari pihak partai oposisi,ada kalanya berlebihan,sehingga memberikan dampak buruk bagi pemerintah.Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak cara-cara kotor yang digunakan dalam politik,baik melalui kewenangan maupun melalui posisinya dalam masyarakat.Banyak rakyat yang tidak mengetahui tentang penyimpangan yang dilakukan oleh pihak oposisi,sehingga tidak seimbang antara pemerintah dan oposisi.Padahal tidak sedikit penyimpangan yang mereka lakukan ,terutama melalui media.Lemahnya hukum di Indonesia dalam mengatur tentang penyimpangan politik memberikan banyak peluang bagi mereka yang berotak licik untuk berbuat yang tidak seharusnya.Hal tersbut akan berdampak bagi sistem pemerintah dan rakyat.Peran pemerintah dirasa kurang dalam menangani penyimpangan-penyimpangan politik tersebut.

Karena alasan itulah,perlu dilakukan pembahasan tentang penyimpangan politik yang ada di Indonesia.Kita perlu mengatahui sampai sejauh mana penyimpangan politik itu telah terjadi,agarkita tahu langkah apa yamg harus kita lakukan.Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangatlah penting untuk menjaga kesetabilan negara,untuk itu hal ini perlu diperjuangkan.

Kita harus merumuskan apa saja bentuk penyimpangan politik apa saja yang ada di Indonesia ,apa dampaknya,dan harus seperti apa peran pemerintah dalam hal ini.

Rumusan Masalah

1.bagaimana pemahaman tentang penyimpangan politik?

2.bagaimana bentuk penyimpangan politik?

3.apa dampak penyimpangan politik terhadap sistem pemerintahan?

4.apa dampak penyimpangan politik terhadap rakyat?

5.bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi penyimpangan politik baik secara preventif maupun represif?

Tujuan

1.memenuhi tugas makalah sosiologi

2.agar kami lebih paham akan kondisi politik di Indonesia saat ini

3.untuk mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan politik

4.untuk mengetahui dampak penyimpangan politik terhadap sistem pemerintahan

5.untuk mengetahui dampak penyimpangan politik terhadap rakyat

6.untuk mengetahui harus bagaimana peran pemerintah dalan menaggulangi penyimpangan politik

BAB II: LANDASAN TEORI

1.Negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Negara juga dapat diartikan sebagai pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada. Menurut para ahli,negara adalah:

- Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.
- Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Fungsi-Fungsi Negara :

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

2. Melaksanakan ketertiban
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

3. Pertahanan dan keamanan
Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4.Menegakkan keadilan
Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

2.Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berate kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berate kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

3.Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.^[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

• politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
• politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
• politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
• politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik

4.Sistem Politik

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

5.Perkembangan Politik Di Indonesia

Menurut peneliti senior Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama 1-12 Februari 2012, secara umum menunjukkan kondisi politik nasional mengalami keterpurukan.

Dalam survei itu, responden diminta pendapatnya mengenai kondisi politik di Tanah Air. LSI mencatat, hanya 20,9 persen responden yang menyatakan situasi perpolitikan Indonesia berada dalam kondisi baik, adapun 2,0 persen lainnya menilai sangat baik, dan 34,2 persen menyatakan sedang atau normatif.

Sementara itu, jumlah responden yang melihat kondisi politik Indonesia kini memburuk mencapai 27 persen, sangat buruk 6,8 persen, dan jawaban tidak tahu kondisi politik mencapai 9,0 persen."Penilaian rakyat atas kondisi politik nasional secara umum saat survei dilakukan menunjukan lebih banyak yang mengatakan buruk atau sangat buruk dibanding mengatakan sebaliknya, baik atau sangat baik," ujar Burhanuddin dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2012).

Penilaian rakyat terhadap politik yang negatif tersebut, kata Burhanuddin, merupakan basis sosial bagi perubahan politik pada pemilu 2014. "Ini menjadi opportunity bagi partai untuk membenahi partainya dalam merebut suara konstituen," imbuhnya.Kondisi politik yang memburuk ini juga diakui oleh Politisi Partai Amanat Nasional, Bima Arya. Menurutnya, kepercayaan sebagian masyarakat menurun akibat dari kasus korupsi yang melibatkan politisi. Jika partai politik ingin menarik kembali minat masyarakat pada politik, maka parpol perlu memberikan program yang menyentuh langsung pada rakyat.

"Karena masyarakat berpikir semakin rasional dan pintar, mereka semakin memperhatikan mana parpol yang berprestasi secara riil, mana yang hanya retorika, mana yang harus diapresiasi. Mana yang paling banyak isu korupsi. Partai harus tunjukkan langkah nyata untuk masyarakat jika ingin situasi politik dan kepercayaan masyarakat kembali terbangun," jelasnya.Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar mengatakan, jika parpol ingin membangun situasi politik yang baik, mulai sekarang parpol harus memilih kader yang merakyat. Dengan begitu, masyarakat dapat diajarkan untuk mengenal dunia politik yang transparan dan kerja anggota parpol juga dapat diketahui masyarakat.

"Jangan pilih yang selebritis, kadang nanti dipilih rakyat karena terkenal saja. Trennya memang menurun karena rakyat juga semakin kritis melihat apa yang terjadi dalam pemerintah dan dunia politik. Ke depan rekrutmen anggota partai harus yang bekerja keras dan kredibel agar masyarakat percaya tanggung jawab yang diberikan tidak sia-sia," kata Marwan.

BAB III: PEMBAHASAN

1.Pemahaman Tentang Penyimpangan Politik

Penyimpangan politik dapat berarti menggunakan ilmu politik untuk hal yang menyimpang.Ini berarti bahwa ilmu dan metode-metode politik digunakan untuk hal-hal yang tidak benar.Menggunakan politik sebagai penyimpangan tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintah, tapi juga bisa digunakan oleh siapa saja, apapun profesi,dan pangkat.Namun, pengaruh dari penyimpangan politik yang cukup kuat biasanya dilakukan oleh orang yang telah memiliki posisi cukup tinggi dalam masyarakat.

Penyimpangan politik juga dapat berarti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan sistem politik.Pengertian inilah yang paling sering digunakan  dalam mengartikan penyimpangan politik.Sesuai dengan pengertiannya ,penyimpangan dalam sistem politik sudah tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari lembaga pemerintahan eksekutif,yudikatif,dan legislatif.Tidak sedikit dari pejabat-pejabat kita yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukannya.hal tersebut memberikan banyak penderitaan yang dirasakan oleh rakyat.Pejabat-pejabat tersebut pasti tahu apa yang dilakukan itu salah,namun kenapa mereka tetap melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma juga undang-undang?Jawabnya mudah, yaitu mereka tidak kuat iman dan hanya mengejar kenikmatan dunia saja,sehingga mereka jadi gila harta.Penyipangan politik di Indonesia bisa dibilang sudah memasuki level yang tinggi.Seakan-akan Indonesia ini merupakan sarang koruptor,banyak jaringan –jaringan  “pencuri” yang telah terbentuk dan terus menyebar dan saling menyatu satu sama lain.Sehingga sulit bagi kita untuk bisa menghancurkan jaringan-jaringan tersebut karena terlalu kuat.Sebenarnya sudah banyak kasus-kasus penyimpangan politik,terutama korupsi.Namun ternyata yang dianggap bersalah hanya yang jabatannya kecil-kecil saja.Pejabat yang memiliki posisi yang tinggi tidak tersentuh sama sekali, sehingga ia aman.Hal inilah yang menyebabkan korupsi di negara kita tidak bisa tuntas ,karena hanya mencabut yang permukaan saja ,sementara yang dalam dibiarkan .Di kemudian hari akan tumbuh lagi yang permukaan ,yang berani menghadapi resiko dipenjara.Siklus ini akan berjalan terus menerus dan tidak akan pernah berhenti.

Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penyimpangan politik terutama korupsi terlalu lemah dan tidak memberikan efek jera bagi sang pelaku.Koruptor yang telah mencuri uang negara begitu banyak hanya dihukum beberapa tahun saja.Hal ini diperparah dengan lembaga yudikatif yang gampang disuap,yang menyebabkan hukuman sang koruptor semakin berkurang.Denda yang diberikanpun tidak sebanding dengan uang yang telah dikorupsi,sehingga setelah keluar dari penjara sang koruptor tetap kaya dari hasil korupsinya.

2.Bentuk-Bentuk Penyimpangan Politik

A.penyimpangan politik dalam kampanye

Dalam prakteknya di lapangan ,ternyata penyimpangan politik tidak hanya dilakukan saat telah menjabat sebagai pejabat pemerintah saja,namun juga dapat dilakukan saat mencalonkan atau saat akan mencalonkan diri sebagai pejabat.Penyimpangan dalam kampanye dibagi menjadi 2,yaitu:

1.Penyimpangan politik dalam jangka pendek

Penyimpangan yang satu ini,merupakan penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh orang yang dalam waktu dekat akan mengikuti pemilu.Dalam kampanye,penyimpangan ini lah yang paling mudah untuk dilihat(disadari).Karena pada saat pemilu dalam waktu dekat diadakan,tentunya kita akan memperhatikan perilaku -perilaku para calon-calon pejabat tersebut, dan menganggap bahwa perilaku-perilaku tersebut merupakan langkah –langkah mereka dalam menyukseskan keinginannya menjadi p-penyimpangan tersebut antara lain:

a.Money politic (politik uang), yaitu dimana pihak yang mencalonkan diri memberikan uang,makanan ,atau barang berharga lainnya kepada masyarakat.Hal ini dimaksudkan untuk mendapat simpati dari rakyat,sehingga semakin banyak yang akan memilihnya.Jadi akan jelas juga setiap penyimpangan politik yang mereka lakukan.Banyak orang yang bertanya,apa mungkin di Indonesia kampanye bisa tanpa polotik uang?Pertanyaan tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud.Apalagi politik uang telah membudaya dan mengakar kuat dalam setiap kampanye yang diadakan.Hal tesebut telah menjadi suatu hal yang biasa di Indonesia,dan penegakan hukum nya kurang.Sehingga orang akan dengan mudah tanpa berpikir panjang untuk melakukannya.Jdi, apa mungkin bisa mengilangkan politik money?Jawabnya bisa,tapi pelu kerja keras agar dapat mewujudkannya.Kita harus bisa menanamkan nilai moral kepada generasi penerus,bahwa politik uang adalah hal yang tidak patut dilakukan.Jika langkah itu berhasil,maka kita telah memotong rantai politik uang.Perlu pula dukungan dari hukum,yaitu memberikan sanksi yang berat kepada siapa saja yang melakukan politik uang.

b.Memberikan janji-janji,tetapi tidak menepatinya.Sering kali calon-calon pejabat memberikan janji-janji tentang kemajuan yang akan terjadi jika mereka terpilih.Namun pada kenyataannya ,sebagian besar atau bahkan seluruh janji-janji tersebut tidak terwujut.

c.Melakukan penyerangan terhadap calon lain,seperti menjelek-jelekkan lawannya sehingga masyarakat menilai bahwa lawannya itu buruk.Ada juga yang menggunakan cara ancaman untuk menakuti –nakuti lawannya.

2.penyimpangan politik dalam jangka panjang

Penyimpangan yang satu ini ,merupakan penyimpangan yang biasa dilakukan oleh calon pejabat atau pun orang yang telah menjadi pejabat.Penyimpangan yang satu ini sulit dilihat atau sulit disadari oleh masyarakat,karena tidak ada pemilu dalam jangka waktu yang dekat.Sehingga masyarakat melihat apa yang dilakukan oleh mereka ,bukan merupakan tindakan politik.Sering kali para politikus tersebut mengsiasati penyimpangannya denagn cara,berpura-pura bertindak atas nama rakyat.Hal tersebut dilakukan agar ia terlihat heroid dan lawan politiknya terlihat sebagai penipu. Sering kali politikus hanya ikut-ikutan saja dengan keputusan yang didukung oleh rakyat.Jadi ia setuju atau tidak setuju,bertindak atau tidak bertindak ,semua itu bukan berdasarkan baik atau buruk suatu kebijakan atau keputusan.Jadi sebenarnya,banyak politikus yang hanya mencari keuntungan dan kekayaan saja.Sehingga menyulitkan pemerintah(rezim yang berkuasa) dalam menjalankan tugas dan kebijakan-kebijakannya. Hal seperti inilah yang membuat masalah-masalah di negara kita sulit terpecahkan.

Banyak juga politikus atau pun partai yang berusaha untuk membongkar kesalahan-kesalahan partai lain,terutama partai yang paling berkuasa.Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat menganggap pemerintah tidak pecus dan hanya korupsi saja.Lalu,politis –poltis atau partai-partai kotor tersebut muncul ,berdiri kedepan, dan memprotes pemerintah dengan dalih mengatas namakan kepentingan rakyat.Namun cara tersebut kurang efektif,karena dia yang terlihat sebagai pionernya.Untuk mengakali hal tersebut, banyak politis atau partai menggunakan media masa sebagai alat untuk menyebarkan kesalahan-kesalahan pemerintah.Seperti yang bisa kita lihat, banyak setasiun televisi di Indonesia merupakan milik politisi atau partai.Yang mereka beritakan hanya lah kesalahan-kesalahan pemerintah,padahal pemerintah juga ada bagusnya.Berita-berita tersebut membuat masyarakat menjadi panas, dan menciptakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi buruk.Contoh seperti sekarang ini,pada pemerintahan presiden SBY,begitu banyak acara-acara di tv yang pokok pembahasannya adalah kejelekan –kejelekan pemerintah SBY.Sementara itu,partai demokrat yang merupakan partainya pak SBY tidak memiliki media masa sama sekali.Sehingga mereka tidak bisa mempertahankan diri.Sebenarnya apa yang dilakukan oleh partai yang memiliki media masa itu belum tentu merupakan penyimpangan.Karena bisa jadi pemerintahannya memang benar-benar buruk,sehingga diperlukan media masa agar masyarakat tahu akan hal tersebut,sehingga pemerintah akan lebih koreksi diri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.Jadi sebenarnya,penyimpangan itu relatif, lebih-lebih ditentukan oleh niat dari partai tersebut.Jika memang tujuan memberitakan kesalahan pemerintah adalah agar pemerintah tidak seenaknya saja menjalankan kewajibannya,tentunya hal tersebut tidak menjadi penyimpangan.Hal ini dikarenakan tentunya partai  tersebut akan memberikan batasan tertentu dalam penyampaian berita,sehingga tidak terjadi goncangan dalam stabilitas negara.Namun bila sebenarnya niat awalnya sudah buruk,yaitu ingin menjatuhkan pemerintahan yang ada dan mengambil alih kekuasaan,maka tentunya partai tersebut akan mengumbar segala kesalahan pemerintah, agar pemerintahan tersebut dapat mereka gulingkan.

Saat ini kondisi partai demokrat semakin terpuruk akibat semakin banyak anggotanya yang kasus korupsinya terbongkar.Hal seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh partai-partai lawan demokrat untuk “melancarkan serangan”.Sebaliknya ,partai demokrat harus bersiap membangun “tembok” sekuat mungkin agar “pertahanannya” tidak tertembus.Bagaimana pun juga,demokrat masih punya senjata andalan yang bisa melindungi mereka, yaitu SBY.SBY yang merupakan anggota dewan tertinggi partai demokrat, pasti tidak akan diam saja ketika partainya dalam kondisi yang kritis.SBY pasti akan berusaha melindungi dengan cara berusaha mendapatkan kepercayaan dari rakyat.Sehingga rakyat akan berpikir bahwa hanya oknum-oknum tertentu saja dari partai demokrat yang melakukan korupsi.Dengan cara itu maka partai demokrat masih dapat diselamatkan,meskipun beberapa anggotanya memberikan kesan buruk baginya.Dalam menjaga kepercayaan rakyat padanya,maka SBY tidak boleh terlihat ikut campur tangan atas kasus-kasus dari “anak-anak asuhnya” tersebut.Oleh karena itu SBY bertindak sangat hati-hati ,jangan sampai ada yang mengkaitkan dirinya dengan kasus bawahannya.

B.Penyimpangan yang Dilakukan Dalam Sistem Politik

Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (pemerintah).Jadi ,penyimpangan yang dilakukan dalam sistem pemerintahan adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang melalui kewenangan jabatannya dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau bagi golongannya. Itu artinya ,penyimpangan yang satu ini merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang telah memiliki jabatan tertentu.Jika dilihat dari faktor penyebabnya,penyimpangan tersebut dibagi menjadi 3,yaitu:

1.Karena ketidak tahuan tentang tugas dan wewenang yang dimiliki.Adakalanya seorang pejabat tidak mengetahui kewajibannya sesuai jabatannya.Hal tersebut menyebabkan dirinya tidak berhasil dalam memimpin dan segala tindakannya tidak sesuai dengan kewajiban-kewajibannya, sehingga ia tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat darinya.Di lapangan,penyimpangan yang ini sering terjadi pada anggota legislatif.Seperti yang kita tahu,banyak anggota legislatif yang seakan-akan “tidak niat” dalam menjalankan tugas-tugasnya.Terlihat sekali ,bahwa lembaga ini merupakan lembaga yang paling santai dan paling malas.Banyak anggota mereka yang terlambatdan setelah itu pulang lebih awal.Banyak pula dari mereka yang tidak mengikuti rapat,sehingga banyak kursi yang kosong.Tidak sedikit pula dari mereka yang kerjanya hanya berlibur saja bersama keluarganya menggunakan uang negara dengan alasan tugas dinas.Padahal setelah pulang,tidak ada manfaat apa-apa yang diberikannya kepada negara.

2.Karena ketidak mampuan.Pada penyimpangan ini,seorang pejabat tahu apa tanggungjawabnya,namun ia tidak bisa melaksanakannya dengan baik.Hal tersebut dikarenakan ia tidak dapat menemukan cara atau metode yang tepat untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.Itu artinya,pejabat tersebut sudah berusaha untuk bekerja sebaik mungkin,namun kurang berhasil.Dari ke tiga lembaga, yang paling terlihat melakukan penyimpangan adalah lembaga eksekutif.Kita ambil contoh seorang gubernur misalnya.Gubernur seharusnya mampu untuk mensejahterahkan rakyatnya,memberikan lapangan pekerjaan, menekan angka kemiskinan, dan lain-lain.Namun dalam prakteknya,ternyata ia tidak mampu mewujudkan hal tersebut meskipun telah berusaha.Hal ini menunjukkan bahwa gubernur tersebut telah melakukan penyimpangan.

3.Karena kesengajaan.Penyimpangan ini,adalah penyimpangan yang secara sengaja dilakukan oleh pejabat,untuk mendapatkan keuntungan.Berbeda dengan 2 faktor yang lainnya,penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang pintar yang bisa “mengakal-akali hukum”.Mereka mampu memanipulasi data dalam laporan mereka,sehingga kejahatan yang mereka lakukan tidak terlihat.Faktor ini juga didukung oleh kurangnya pengawasan dari pengawas(legislatif), dan lemahnya hukum yang berlaku,sehingga memudahkannya dalam melakukan kejahatannya.Penyimpangan ini di nilai merupakan penyimpangan yang paling berat dan terjadi pada 3 lembaga politik.Bentuk penyimpangan ini adalah:

a.Korupsi.Korupsi adalah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

b.Kolusi.Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara dan pihak lain,masyarakat dan atau negara.Dalam kamus besar bahasa indonesia,kolusi adalah kerja sama secara rahasia untuk maksud tidak terpuji dan atau persekongkolan.Kolusi merupakan kelanjutan dari korupsi.Seorang pejabat negara,dalam menjalankan tugasnya pasti ada yang mengawasinya.Tentunya hal tersebut akan menyulitkannya untuk bisa melakukan korupsi, karena jika diketahui oleh pengawasnya,maka ia akan terkena hukuman.Untuk mengatasinya ,satu-satunya cara adalah dengan menggandeng pihak pengawas untuk ikut dalam aksi korupsi tersebut.Jika hal tersebut dapat terwujud, maka akan mudah dan aman baginya untuk bisa “sukses” dalam pelaksanaan korupsi tersebut.

c.Nepotisme. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori.Jika seseorang melakukan nepotisme, maka akan mempermudahnya dalam melakukan kolusi.Karena jika dalam suatu lembaga pemerintah telah membuat “jaringan” dan telah kenal dekat antara satu dengan yang lainnya, maka untuk bisa melobi dan mendiskusikan tentang rencara untukkorupsi akan lebih mudah, karena telah tumbuh rasa kepercayaan antara satu dengan yang lainnya.

d.Penyimpangan dalam kebijakan.Kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.Pengertian penyimpangan dalam jabatan di bagi menjadi 2,yaitu:

-penyimpangan dalam kebijakan adalah membuat kebijakan tertentu dengan mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat,namun dibalik itu ia sebenarnya hanya mencari keuntungan.Dengan kata lain,pelaksanaan suatu kebijakan didasari oleh kepentingan pembuatnya,bukan didasari untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakatBiasanya lembaga yang sering terlihat melakukan penyimpangan ini adalah lembaga legislatif.Sering kali mereka mengajukan untuk melakukan pembangunan atau pembiayaan untuk hal –hal yang kurang bermanfaat untuk rakyat,namun sangat menguntungkan mereka.

-Namun, juga dapat diartikan sebagai penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.Jadi tujuan dari pelaksanaan kebijakan itu sudah benar,namun pelaksanaannya yang menyimpang.

3.Dampak Penyimpangan Politik Terhadap Sistem Pemerintahan

Timbulnya penyimpangan politik,tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi sistem pemerintahan.Sistem pemerintah yang seharusnya berpedoman pancasila dan UUD 1945 ,jadi rusak dan tidak dapat berjalan dengan baik.Meskipun dalam sistem pemerintah hanya terdapat satu orang saja yang korupsi, namun yang akan merasakan dampaknya adalah seluruh anggota dalam sistem pemerintahan.Misalnya pemerintah memiliki suatu proyek pembangunan gedung.Pembangunan tersebut di bebankan kepada seorang pejabat.Namun dalam pelaksanaannya pejabat tersebut mengambil sebagian dari dana yang diberikan.Sehingga memberikan dampak terhadap kualitas bangunan dan menggelembungnya biaya untuk kontruksi.Akibatnya akan menghambat pembangunan yang lainnya karena harus membayar lebih untuk pembangunan gedung tersebut.Pemerintah pusat yang memberikan dana beranggapan bahwa seluruh uang yang diberikan digunakan untuk membiayai pembangunan gedung tersebut.Sehingga anggapannya gedung tersebut tahan lama.Dikarenakan salah dalam memperkirakan,bangunan tersebut dapat tiba-tiba roboh dan menelan korban jiwa.Tenu saja yang dianggap harus bertanggungjawa adalah mulai dari pemerintah pusat sampai cabang yang mengurus pembangunan gedung tersebut, padahal tidak semuanya dalam sistem pemerintahan tersebut melakukan korupsi.

4.Dampak Penyimpangan Politik Terhadap Rakyat

Penyimpangan politik memberikan dampak yang cukup besar bagi rakyat .Umumnya dampak –dampak tersebut lebih merugikan rakyat.Salah satu penyimpangan yang paling besar dampaknya  adalah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat.Karena uang yang mereka korupsi ,sesunggungguhnya adalah milik rakyat.Jika uang itu diambil oleh tangan –tangan “kotor”,lantas apa yang didapat oleh rakyat.Padahal uang tersebut berasal dari rakyat lewat pajak dan retribusi, dan tujuannya digunakan untuk kepentingan  rakyat pula.Jika korupsi terus berlanjut,maka akan memperlambat pembangunan dalam negara,dikarenakan tidak adanya biaya untuk melaksanakannya.Ini akan sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan bahkan dapat membunuh perekonomian negara. Namun sayangnya korupsi di negara kita telah mengakar sangat dalam ,sehingga sulit untuk dicabut.Terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap, dengan jumlah uang yang “menakjubkan”.Bisa kita bayangkan, koruptor yang orupsi nyasudah terungkap saja telah merugikan negara begitu besar,bagaimana dengan koruptor yang belum tercium atau sudah tercium tapi sulit untuk mengungkap korupsinya ,dikarenakan sang koruptor memiliki jaringan yang kuat dan luas?tentu saja korupsinya pasti lebih banyak .

Untuk dapat menembus koruptor-koruptor tersebut, presiden SBY menugasi suatu badan pemerintah independen baru yang bertugas untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia,namanya adalah KPK.Pada masa dimana KPK masih baru,KPK dapat dengan tenang melaksanakan tugasnya.Banyak kasus korupsi yang terungkap.Sehingga di mata masyarakat ,KPK merupakan badan yang paling berprestasi dan paling jujur.Namun di saat itulah mulai muncul adanya serangan-serangan,terutama kepada ketua dan wakil ketua.Bahkan yang hebat adalah seorang koruptor yang terbukti bersalah, lari dari hukumannya dengan pergi ke luar negeri.Tapi lewat keluarganya ,ia dapat menuntut KPK atas tuduhan pemerasan.Sungguh mengherankan bukan,bahkan kasus ini berjalan begitu panjang dan lama,sehingga mengganggu pekerjaan KPK.

Hal lain yang memberikan dampak cukup besar penyimpangan dalam kampanye, seperti money politik misalnya.Dengan pelaksanaan kampanye yang tidak jujur ,menyebabkan pemimpin yang terpilih bukan merupakan kandidat terbaik.Seringkali pejabat yang terpilih tersebut ternyata tidak mampu dalam menjalankan tugasnya. sehingga menyebabkan lambatnya dalam menangani masalah-masalah negara.Padahal masalah yang timbul di Indonesia sangat beragam dan terus bertambah, sehingga diperlukan kecepatan dan ketepatan yang tinggi agar masalah-masalah negara tersebut dapat teratasi.

5.Upaya Pemerintah Dalam Menaggulangi Penyimpangan Politik

Upaya Preventif

1.Menciptakan peraturan yang lebih tegas dalam mengatasi penyimpangan politik.Adanya peraturan yang lebih tegas akan memberikan rasa takut kepada pejabat ,sehingga ia akan mengurungkan niatnya

2.Melakukan pengawasan yang lebih ketat.Pengawasan yang lebih ketat akan memberikan desakan atau mendesak pejabat yang berniat untuk korupsi.Agar cara ini dapat bekerja dengan lebih optimal maka diperlukan penghapusan nepotisme,karena nepotisme merupakan salah satu tahap awal dari kolusi.Sementara, nepotisme sudah sangat mengakar di hampir semua lembaga yang ada di Indonesia,sehingga sudah dianggap sebagai hal yang biasa,bahkan telah membudaya.Di negara kita,juga kurang akan peraturan dan hukum tentang nepotisme,sehingga ini menjadi suatu hal yang rawan dan perlu diperhatikan.

3.Menjaga generasi berikutnya  lewat pendidikanagar jangan sampai beranggapan bahwa penyimpangan politik adalah hal yang lazim dilakukan.Sekolah harus lebih menekankan tentang pendidikan nilai,norma,dan agama.Cara ini dimaksudkan agar generasi mendatang bisa lebih baik.Penekanan pada bidang-bidang tersebut dimakudkan agar generasi mendatang tidak melakukan penyimpangan ,karena mereka akan sadar betapa buruknya hal tersebut.Mereka akan sadar bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang rendah,baik dimata manusia maupun di mata Allah SWT.

Represif

1.Menghukum seberat-beratnya sang koruptor sesuai UU yang berlaku.Hukuman tersebut harus memberikan efek jera pada sang koruptor dan memberikan rasa takut kepada pejabat lain untuk melakukan korupsi.

2.Memberikan sanksi yang besar,melebihi uang yang telah dikorupsi.Kalau bisa diambil seluruh hartanya sehingga ia menjadi orang miskin

Kesimpulan

Penyimpangan politik dapat berarti menggunakan ilmu politik untuk hal yang menyimpang.Dapat pula diartikan melakukan penyimpangan yang dilakukan dalam sistem politik.

Bentuk penyimpangan politik dibagi dua,yaitu dalam kampanye meliputi money politik,janji palsu,menjelek-jelekan lawan politik dan dalam sistem politik meliputi korupsi,kolusi,nepotismedan penyalahgunaan kebijakan

Dampak penyimpangan politik terhadap sistem pemerintah adalah terjadinya hambatan dalam sistem politik ,sehingga lambat dalam menangani suatu masalahtertentu

Dampak penyimpangan politik terhadap rakyat adalah kesejahteraan rakyat yang tidak dapat terwujud dikarenakan dana yang dikeluarkan telah dikorupsi,sehingga jumlahnyanya tidak terlalu besar.

Peran pemerintah sangat penting,pemerintah harus menciptakan peraturan yang lebih tegas dan kuat dan lebih menegakkan hukum.Diperlukan pula pengawasan yang ketat untuk mengunci gerak koruptor.Dalam pelaksanaannya,koruptor harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran

1.pemerintah harus lebih menegakkan hukum dan lebih serius dalam menanggulangi penyimpangan politik

2.pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi pejabat-pejabatnya

3.pemerintah harus bisa mengimbangi oposisi yang terlalu berlebihan

4.KPK harus didukung agar penyimpangan politik dinegara kita dapat teratasi

Daftar Pustaka

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara

http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-negara-dan-fungsi-negara-pendidikan-kewarganegaraan-pkn

http://uzey.blogspot.com/2009/09/sistem-pemerintahan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik